PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 74 TAHUN 2020

Administrator 07 Desember 2020 11:57:30 WIB

 

BUPATI PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR   74     TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PACITAN

 

Menimbang

:

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

:

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN 2021.

 

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
  3. Bupati adalah Bupati Pacitan
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

 

3. Desa adalah Desa dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

  1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik
  2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di lingkup Pemerintah Daerah

 

 

RUANGLINGKUP

 

Pasal 2

(1)       Pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2021, meliputi:

  1. sinkronisasi kebijakan     pemerintah      daerah     dengan     keivenangan     Mesa Rencana Ke a Pemerintah Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
  2. isu strategis dan prioritas Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
  3. sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
  4. prinsip penyusunan APBDes;
  5. kebijakan penyusunan APBDes;
  6. teknis penyusunan APBDes; dan
  7. hal-ha1 Khusus
  • Uraian pedoman penvusunari APBDes Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan    pengundangan   Peraturan Bupati ini dengan periempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan,

 

 

Dltetapkan di Pacitan

Sada Tamgg        &  - 2020

 

 

 

 

 

 

 

Diundangñan dl Pacitan Padat;anggal     1  Oktober 2020

 
   

 

Pembina Utama Madya

NIP. 19670716199202 1 002

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 74

 

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR       74     TAHUN 2020

TENTANG    PEDOMAN    PENYUSUNAN      ANGGARAN      PENDAPATAN      DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

 

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2021

 

  1. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pacitan adalah “MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”. Untuk mewujudkan pencapaian visi pembangunan tersebut dirumuskanlah 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 - 2021 dengan rincian sebagai berikut :

  1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel
    1. tujuan :

terwujudnya Pemerintahan yang profesional dan menerapkan good governance

  1. sasaran :
    1. meningkatnya pelayanan publik yang prima; dan
    2. meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan
    3. arah kebijakan :
      1. peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis Ilmu Teknologi;
      2. peningkatan kapasitas aparatur;
      3. peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip pemerintah secara profesional ;
      4. peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date;
      5. pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif;
      6. peningkatan tata kelola pemerintahan;
      7. penataan organisasi/kelembagaan;
      8. peningkatan kualitas         perencanaan          pembangunan           secara terpadu;
      9. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset;
      10. peningkatan transparansi  dan           akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; dan
      11. peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan
    4. meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat
      1. tujuan :
  • meningkatnya pelayanan           pendidikan            dan         kesehatan masyarakat; dan
  • percepatan Penanggulangan

 

  1. sasaran
  • meningkatnya akses dan mutu pendidikan;
  • meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
  • menurunnya angka kemiskinan;
  • menurunnya pengangguran; dan
  • menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
    1. arah kebijakan :
      1. peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau;
      2. peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta kualitas manajemen pendidikan;
      3. peningkatan kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga;
      4. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
      5. peningkatan akses kesehatan masyarakat;
      6. peningkatan kualitas layanan kesehatan;
      7. peningkatan kemandirian masyarakat dalam penerapan PHBS;
      8. penerapan jaminan      kesehatan        masyarakat        dan     pemenuhan pelayanan kesehatan dasar;
      9. peningkatan ketahanan         keluarga        dan       program        keluarga berencana;
      10. peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu;
      11. perluasan akses permodalan dan layanan keuangan;
      12. renovasi rumah tidak layak huni;
      13. peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
      14. pengendalian jumlah penduduk;
      15. peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga;
      16. pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif;
      17. peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar;
      18. peningkatan rehabilitasi        sosial,       pemberdayaan         sosial,       dan penanganan PMKS; dan
      19. peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
    2. Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai
      1. tujuan :
  • meningkatkan daya saing ekonomi daerah;
  • meningkatkan ketahanan pangan daerah; dan
  • meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur yang mendukung aktivitas pembangunan secara berkelanjutan
    1. sasaran
  • menguatnya kondisi perekonomian daerah;
  • meningkatnya kemandirian usaha mikro dan koperasi;
  • meningkatnya kinerja sektor industri;
  • meningkatnya kinerja sektor pariwisatadaerah;
  • meningkatnya daya saing sektor pertanian;
  • meningkatnya ketersediaan dan cadangan ;
  • meningkatnya layanan      infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah; dan

 

  • meningkatnya kualitas lingkungan
    1. arah kebijakan :
  • pemberian dukungan regulasi untuk mendorong iklim investasi yang positif;
  • peningkatan pengendalian harga bahan pokok;
  • pengembangan sarana          prasarana           perdagangan           untuk mendukung produksi dan distribusi perekonomian di daerah;
  • penguatan dan pemberdayaan usaha mikro dan koperasi;
  • pengembangan sistem kemitraan usaha mikro dan koperasi dengan sektor unggulan daerah;
  • mendorong pengembangan industri kecil dan menengah;
  • perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri kecil dan menengah;
  • peningkatan pengelolaan destinasi wisata unggulan;
  • perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran pariwisata;
  • pemenuhan infrastruktur pertanian di sentra produksi pangan;
  • penguatan dan pemberdayaan petani dan pelaku usaha sektor pertanian;
  • mendorong keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
  • peningkatan produksi dan ketersediaan pangan berkelanjutan;
  • peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat (jalan dan jembatan);
  • peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum;
  • peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi;
  • peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dan irigasi; dan
  • menetapkan rencana strategis dalam mendorong pengembangan wilayah.
    1. Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat
  • tujuan :

Meningkatkan kualitas dan kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat.

  • sasaran

meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban

  • arah kebijakan :
    1. peningkatan kualitas keagamaan dan kerukunan hidup umat beragama;
    2. penumbuhan rasa nasionalisme dan akhlak mulia;
    3. pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat

 

  1. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021
    1. Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan
      1. peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan
      2. peningkatan layanan publik melalui manajemen pengelolaan SDM dan peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan

 

  1. peningkatan kinerja penanggulangan kemiskinan

penanggulangan kemiskinan secara terpadu disemua sektor pendukung.

  1. peningkatan kinerja ekonomi daerah;

penguatan daya saing ekonomi melalui sektor unggulan pertanian dan pariwisata serta penguatan ketahanan pangan yang didukung infrastruktur dasar yang berkelanjutan.

  1. peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat

meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat dan kerukunan hidup beragama.

  1. SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 :
    1. meningkatnya kualitas         sdm        untuk         membangun          tata       kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel;
    2. meningkatnya akses dan kualitas layanan publik berbasis e-goverment.
    3. menurunnya angka kemiskinan;
    4. meningkatnya sektor      unggulan        pertanian        dan       pariwisata        untuk kemandirian ekonomi masyarakat;
    5. meningkatnya kualitas         infrastruktur           yang       berkelanjutan          untuk pendukung sektor unggulan dan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
    6. meningkatnya rasa aman, nyaman dan menjaga ketertiban masyarakat. Berdasarkan kajian isu strategis dan sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 dan dalam rangka pemulihan ekonomi di masa dan pasca pandemi Covid-19, maka Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 adalah : “PEMULIHAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENANGANAN KEMISKINAN MELALUI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN       DAERAH”.             Sesuai       dengan  tema                   Rencana       Kerja Pemerintah          Daerah tersebut,      maka       ditetapkan                      5                     (lima)      prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 meliputi :
  2. layanan pendidikan,          kesehatan         dan       layanan        publik        berbasis Teknologi Informasi;
  3. katahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan;
  4. pengembangan sektor unggulan dan daya saing ekonomi;
  5. pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung sektor unggulan;
  6. peningkatan kualitas kehidupan sosial

Dari uraian di atas untuk dapatnya dijadikan acuan dalam penyusunan APBDesa 2021, agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi antara program pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 101 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 disebutkan bahwa Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu segera disusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

  1. besaran pendapatan desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), untuk masing-masing desa sesuai dengan pagu indikatif;

 

  1. penggunaan pendapatan desa dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah diprioritaskan untuk kegiatan yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah di masing-masing desa. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah agar mengacu pada estimasi tahun anggaran 2020;
  2. dalam menghitung persentase belanja desa 30% (tiga puluh perseratus) dan 70% (tujuh puluh perseratus) ,agar memperhatikan ketentuan Pasal

100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 sebagai berikut:

  1. belanja Deşa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
    • paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Deşa untuk mendanai:
      1. penyelenggaraan Pemerintahan Deşa termasuk belanja operasional Pemerintahan Deşa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
      2. pelaksanaan pembangunan Desa;
      3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
      4. pemberdayaan masyarakat
    • paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
      1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
      2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  1. perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan bantuan keuangan khusus (BKK).
  2. hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya. Sedangkan untuk belanja dari kegiatan yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus memperhatikan ketentuan pada Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  3. bagi Desa yang yang porsi anggaran 30% (tiga puluh perseratus) masih mencukupi untuk pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan Praturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2021 dapat ditetapkan minimal sama dengan Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa pada ABPDesa induk tahun 2020;

 

  1. bagi Desa yang porsi anggaran 30% (tiga puluh perseratus) tidak mencukupi untuk pemberian penghasilan tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka selisih kurang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2021 dapat diajukan penambahan dari Bantuan keuangan Khusus yang Bersumber dari APBD;
  2. khusus untuk Penjabat Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, disebutkan bahwa Penjabat Kepala Desa berhak menerima tunjangan dan penghasilan lain dari APBDesa, akan tetapi tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tambahan
  3. mekanisme penentuan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 agar berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sedangkan kode rekening mengacu Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2019;
  4. belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang disusun berdasar pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten
  5. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBDesa Tahun 2020, agar berpedoman pada Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. untuk penyusunan Rancangan APBDesa 2021 Pemerintah Desa wajib menggunakan kode rekening sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2019;
  7. dalam hal pelaksanaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tahun 2021 akan dilaksanakan secara OnLine dan untuk kelancaran akses jaringan pemerintah Desa wajib menyediakan fasilitas jaringan internet.

 

  1. PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA

Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:

  1. Penyusunan dan Penetapan RKPDesa tahun 2021 dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2020;
  2. Dalam rangka menindaklanjuti Permendes PDTT 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021, musyawarah Desa penetapan prioritas penggunaan DD Tahun 2021 dapat dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
    1. Dilaksanakan bersamaan dengan Musrenbangdes penyusunan RKPDesa; atau

 

  1. Musyawarah Desa tersendiri yang dituangkan dalam berita acara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun
  1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021 didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 dan Berita Acara Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021;
  2. Berita Acara Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 dilengkapi dengan;
    1. Nama Kegiatan;
    2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  3. Sebelum ditetapkan, rancangan APBDesa wajib dilakukan evaluasi oleh Camat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada

Panduan Evaluasi APBDesa sebagaimana ketentuan pada lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

  1. Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, yaitu:
    1. aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
    2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi Peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
    3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ; dan
    4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan

 

  1. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA

Kebijakan Pemerintah dan pemerintah Daerah dalam penyusunan APBDesa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

  1. Kebijakan Pemerintah
    1. Berdasar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor: 188.34/5170/SJ dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa disampaikan antara lain sebagai berikut:
      1. memfasilitasi penyediaan anggaran PKK dalam melaksanakan fungsinya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan/atau Sumber pendapatan lainnya yang

 

 

  1. memberikan Perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan, yaitu:
    • Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa:
      1. pemenuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
      2. pemenuhan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
      3. penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll);
      4. penyediaan tunjangan BPD;
      5. penyediaan operasional BPD (Rapat-rapat,ATK, makan- minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, listrik/telepon, dll);
      6. penyediaan insentif/operasional RT/RW;
      7. penyelenggaraan musyawarah                     perencanaan Desa/Pembahasan                            APBDesa                         (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat regular);
      8. penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJM Desa/RKP Desa, dll);
      9. penyusuan dokumen keuangan desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
      10. pengelolaan /administrasi /inventarisasi /penilaian aset Desa;
      11. penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
      12. penguatan sistem informasi desa, dan penyediaan media informasi terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dalam hal penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang

 

berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa; dan

  1. penentuan/penegasan/pembangunan batas
  • bidang pembinaan kemasyarakatan desa
    1. pembinaan lembaga adat;
    2. pembinaan Lembaga      Pemberdayaan        Masyarakat        Desa (LPMD);
    3. pembinaan PKK;
    4. pelatihan pembinaan    lembaga    kemasyarakatan Desa; dan
    5. penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
  • bidang pemberdayaan masyarakat desa
    1. peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
    2. peningkatan kapasitas bagi Perangkat desa; dan
    3. peningkatan kapasitas bagi Badan Permusyawaratan Desa.
  1. lain-lain kegiatan prioritas, yaitu
  1. penyediaan alokasi anggaran pada bidang penanggulangan, bencana, keadaan darurat dan mendesak desa; dan
  2. penanggulangan lanjutan atas dampak covid-19.
  3. Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/8840/SJ tertanggal 27 November 2017 hal Pelaksanaan Jaminan Sosial Bidang Ketenaga Kerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar Desa menganggarkan Pembayaran Premi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
  4. DANA DESA
    • PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:

  • Desa tanpa kemiskinan;
  • Desa tanpa kelaparan;
  • Desa sehat sejahtera;
  • keterlibatan perempuan desa;
  • Desa berenergi bersih dan terbarukan;
  • pertumbuhan ekonomi desa merata;
  • konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan;
  • Desa damai berkeadilan;
  • Kemitraan untuk pembangunan desa; dan
  • Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Prioritas penggunaan dana desa diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa diarahkan untuk program dan/ atau kegiatan percepatan SDGs desa melalui:

  1. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa Pemulihan ekonomi                         nasional        sesuai           kewenangan                         Desa meliputi meliputi:

 

  1. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pemulihan ekonomi Desa merata, meliputi:
    1. pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
    2. penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
    3. penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
    4. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan   Desa   dan/atau   produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      • pengelolaan hutan Desa;
      • pengelolaan hutan adat;
      • pengelolaan air minum;
      • pengelolaan pariwisata Desa;
      • pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
      • pengelolaan wisata      hutan       mangrove      (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
      • pelatihan sentra       pembenihan         mangrove       dan vegetasi pantai;
      • pelatihan pembenihan ikan;
      • pelatihan usaha        pemasaran         dan       distribusi produk perikanan; dan
      • pengolahan
    5. kegiatan lainnya   untuk   mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
    6. mekanisme pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik  Desa  dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku dan mekanisme penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2019;

 

  1. Penyediaan listrik Desa

Penyediaan         listrik        Desa       untuk        mewujudkan          Desa Berenergi bersih dan terbarukan

  1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  2. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
  3. pembangkit listrik tenaga matahari;
  4. pembangkit listrik tenaga angin;
  5. instalasi biogas;
  6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
  7. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
    1. Pengembangan usaha ekonomi produktif

Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan

  1. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  2. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  3. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  4. pendayagunaan perhutanan sosial;
  5. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
  6. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
  7. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
  8. program prioritas nasional sesuai kewenangan desa;

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

  1. Pendataan Desa
  1. pendataan potensi      dan     sumberdaya       pembangunan Desa;
  2. pendataan pada tingkat Rukun Tetangga;
  3. pendataan pada tingkat keluarga;
  4. pemutakhiran data          Desa          termasuk            data kemiskinan; dan

 

  1. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
    1. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
  2. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  3. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  4. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
    1. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
  5. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  6. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  7. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
  8. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
    • tower untuk jaringan internet;
    • pengadaan komputer;
    • Smartphone; dan
    • langganan
  9. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
    1. Pengembangan Desa wisata
  10. pengadaan, pembangunan,             pemanfaatan            dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
  11. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  12. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  13. pengelolaan Desa wisata;
  14. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
  15. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
    1. Penguatan ketahanan pangan
  16. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  17. pembangunan lumbung pangan Desa;
  18. pengolahan pasca panen; dan

 

  1. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
    1. Pencegahan stunting di Desa
  2. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
  3. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan

stunting melalui rumah Desa sehat;

  1. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
    • kesehatan ibu dan anak;
    • konseling gizi;
    • air bersih dan sanitasi;
    • perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
    • pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    • pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
    • pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah
  1. Pengembangan Desa inklusif
  1. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  2. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
  3. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
  4. penguatan nilai-nilai  keagamaan  dan   kearifan  lokal  untuk  membentuk   kesalehan   sosial   di Desa; dan

 

  1. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
  2. Adaptasi kebiasaan baru

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

  1. Desa Aman COVID19
  1. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
    • menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
      1. seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
      2. terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
      3. senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam
    • merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
    • mempertahankan pos jaga Desa guna:
      1. mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
      2. mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
      3. mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
      4. merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina
    • Agenda aksi Desa Aman COVID-19 berpedoman pada protokol normal baru desa sebagaimana Lampiran Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru
  2. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19.
  3. struktur relawan Desa sebagai berikut:
    • Ketua : Kepala Desa;
    • Wakil ketua : Badan Permusyawaratan Desa
    • Anggota :
      1. Perangkat Desa;
      2. anggota Badan       Permusyawaratan          Desa (BPD);
      3. Kepala Dusun atau yang setara;
      4. ketua Rukun Warga;
      5. ketua Rukun Tetangga;
      6. Pendamping lokal Desa;

 

  1. Pendamping Program      Keluarga       Harapan (PKH);
  2. Pendamping Desa sehat;
  3. Pendamping lainya      yang     berdomisili       di Desa;
  4. bidan Desa;
  5. tokoh agama;
  6. tokoh adat;
  7. tokoh masyarakat;
  8. karang taruna;
  9. Pemberdayaan Kesejahteraan           Keluarga (PKK); dan
  10. Kader Pemberdayaan         Masyarakat        Desa (KPMD).
  1. mitra:
  2. bhayangkara pembina          keamanan           dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
  3. bintara pembina Desa (Babinsa); dan
  4. Pendamping
  5. tugas relawan Desa aman COVID-19:
  6. melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
  7. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah  Pusat  maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
  8. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum
  • Desa Tanpa Kemiskinan

Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa,

  1. alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa agar dianggarkan dalam belanja bidang penanggulangan becana, keadaan darurat dan mendesak dan sub bidang keadaan mendesak dalam belanja tak terduga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menggunakan kegiatan kode rekening. 5.3.00 dengan kode belanja 5.3.00. 5.4.1.01

 

  1. alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan asumsi perhitungan Rp 300.000,00/keluarga penerima manfaat selama 3
  2. data keluarga penerima manfaat menggunakan data Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020
  3. Untuk pendataan keluarga penerima manfaat dan proses pencairan menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah
  • Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
  1. prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
  2. penetapan PRIORITAS Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah
  3. musyawarah Desa penetapan prioritas penggunaan Dana Desa menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara;
  4. berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP
  5. dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
  6. masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:
    1. terlibat aktif dalam setiap tahapan  penyusunan  Prioritas Penggunaan Dana Desa;
    2. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
    3. memastikan prioritas penggunaan Dana  Desa  ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
    4. ikut serta  mensosialisasikan  Prioritas  Penggunaan Dana
  7. pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
  8. prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa disusun berdasarkan:
    1. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
    2. aspirasi masyarakat Desa
  • Pelaksanaan program kegiatan Prioritas Dana Desa
  1. program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

 

  1. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di
  2. kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak
  3. Penggunaan Dana Desa dengan swakelola diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa dengan jenis kegiatan antara lain:
    1. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
      1. pemanfaatan lahan       kosong        milik       Desa       untuk tanaman pangan dan perkebunan;
      2. pemanfaatan lahan       kosong       milik      warga      untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
      3. penanaman tumpang           sari         tanaman           pokok di lahan-lahan
    2. Restoran dan wisata Desa
      1. kebersihan tempat wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
      2. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
      3. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi
    3. Perdagangan logistik pangan
      1. pemeliharaan bangunan pasar;
      2. Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
      3. Badan Usaha Milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
      4. tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di
    4. Perikanan
      1. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
      2. bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

 

  1. membersihkan Tempat   Pelelangan   Ikan   (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa
  1. Peternakan
    1. membersihkan kandang ternak Milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
    2. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    3. kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk
  2. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
    1. perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    2. perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    3. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana
  3. Jenis kegiatan lain yang bobot upah tenaga kerja di atas 50 % dan diberi keterangan kegiatan Padat Karya Tunai Desa
  1. pekerja padat karya tunai Desa diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
  2. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50%  (lima puluh perseratus) dari pagu anggaran padat karya  tunai Desa:
  3. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
  4. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi:
    1. menggunakan masker;
    2. menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter; dan
    3. warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di padat karya tunai Desa;
  • Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

 

  1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
  2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya  Padat Karya Tunai Desa;
  3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
  4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
  5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

  • Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021                 diprioritaskan                    untuk        menjalankan     ketentuan Undang-Undang     Nomor        2 Tahun     2020 tentang  Penetapan Peraturan                         Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor          1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem  Keuangan                    untuk  Penanganan  Pandemi  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas                 sistem         keuangan        menjadi    Undang-Undang,     maka pembangunan kantor Kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak
  • Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa
  1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal- hal sebagai berikut:

  1. data Desa       serta      peta      potensi       dan      sumber       daya pembangunan Desa;
  2. dokumen RPJMDesa;
  3. program/proyek masuk Desa;
  4. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
  5. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs
  1. Musyawarah dusun/kelompok
    1. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa  berdasarkan  data  dan  informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum

 

  1. tim penyusunan  RPJMDesa  atau  tim  penyusunan  RKP        Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan
  2. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
  3. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah
  1. Musyawarah

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

  • Publikasi Dan Pelaporan
  1. Publikasi
    1. Pemerintah Desa    wajib     mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa terdiri atas:
      • hasil Musyawarah Desa; dan
      • data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM  Desa,  dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB
    2. publikasi APBDes paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran
    3. publikasi dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa dan dilakukan secara swakelola dan
    4. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
      • baliho;
      • papan informasi Desa;
      • media elektronik;
      • media cetak;
      • media sosial;
      • website Desa;
      • selebaran (leaflet);
      • pengeras suara di ruang publik; dan
      • media lainnya sesuai dengan kondisi di
    5. Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau
  2. Pelaporan
    1. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggunakan informasi Desa yang disediakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Tembusan Bupati Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;

 

  1. Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian
  2. Penyampaian laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan
  1. Pembinaan
    1. Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang dilakukan oleh:
      • Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Pacitan; dan/atau
      • Kecamatan
    2. pembinaan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan
  • KEBIJAKAN KABUPATEN
    1. membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel meliputi:
  1. peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip pemerintah Desa secara profesional; dan
  2. peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date
    1. meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat
  3. peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu;
  4. peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
  5. peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga;
  6. pengembangan industri        kreatif      dan      wirausahawan         muda kreatif; dan
  7. peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar
    1. membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang
    2. meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat.
    3. menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 143/6634/001.3/ 2018 tertanggal 23 April 2018 perihal percepatan Sertifikat Tanah Desa/Tanah Milik Desa dengan memperhatikan Pasal 76 ayat (4), Pasal 116 ayat (4) Undang- Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa Pasal

19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dalam rangka penertiban sekaligus pengamanan hukum Aset Desa berupa tanah Desa/tanah milik desa agar dianggarkan belanja sertifikasi Tanah Desa/Tanah Milik Desa, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 1 (satu) Sertifakat tanah milik desa.

  1. dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat terkait kepemilikan dokumen adminduk dan akses bantuan sosial bagi

 

masyarakat            miskin,            maka          pemerintah            desa          dapat menganggarkan :

  1. layanan adminduk berbasis kewenangan Desa (LABKD); dan
  2. pemutakhiran data      terpadu       (Data      Penduduk         dan      Data Kesejahteraan Sosial)

 

  1. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA:
    1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBDesa adalah sebagai berikut:
      1. musyawarah Desa bulan januari sampai dengan bulan Juni;
      2. penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa bulan juni sampai dengan September;
      3. penetapan rancangan        Rencana        Kerja      Pemerintah        Desa      bulan September;
      4. penyusunan Rancangan  APBDesa  bulan                      Oktober sampai dengan Desember; dan
      5. penetapan APBDesa bulan Desember
    2. Substansi APBDesa

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing- masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

  1. pendapatan

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu dalam pedoman penyusunan APBDesa harus memuat hal-hal  yang harus diperhatikan, yang meliputi:

  • kepastian pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan dari transfer; dan
  • dasar hukum, dan sekaligus prioritas
  • untuk pendapatan desa yang berasal dari pungutan Desa agar didasarkan pada peraturan desa tentang pungutan desa yang telah dievaluasi oleh Camat
    1. belanja

Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman penyusunan APBDesa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga.

  1. pembiayaan Desa Pembiayaan desa meliputi:
  • penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan dana cadangan; dan
  • pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

 

3.             Cara mengisi format APBDesa

  1. rencana pendapatan memuat kelompok, jenis, dan objek pendapatan Desa, yang dipungut/dikelo1a/diterima oleh Desa. Untuk Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran
  2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang  dan  klasifikasi Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekoriomi diuraikan menurut jenis belanja, objek  belanja,  dan rincian objek. Untuk Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
  3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang masing-masing  diuraikan  menurut  jenis, dan objek Jenis dan objek pembiayaan dituangkan clalam penjabaran APB Desa.

 

  1. Hal-Hal Khusus Lainnya
  2. agar pelaksanaan pengadaan barang jasa diutamakan dilakukan  melalui swa kelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dam pemberdayaan masyarakat
  3. Dalam ha1 laporan penetapan  prioritas  penggunaan  dana  desa, dilaporkan

Dokumen Lampiran : PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 74 TAHUN 2020


Komentar atas PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 74 TAHUN 2020

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Sumberejo

tampilkan dalam peta lebih besar